Implementasi Penyediaan Makan Dan Minuman Yang Memiliki Syarat Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa yang merupakan
anugrah yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara dan
setiap orang demi kehormatan serta pelaksanaan dan martabat manusia, untuk itu
hak narapidana tersebut salah satunya ialah setiap Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan
jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan yang di atur dalam pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Tentang Tata dan Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari Latar Belakang Masalah tersebut timbul
permasalahan yang muncul dalam penelitian ini pertama Bagaimana
Impelementasi penyediaan makanan dan minuman yang memiliki syarat
kesehatan bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Kota
Pekanbaru, kedua Bagaimana Hambatan Impelementasi penyediaan makanan dan
minuman yang memiliki syarat kesehatan bagi narapidana di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru, ketiga Bagaimana upaya yang
dilakukan dalam Impelementasi penyediaan makanan dan minuman yang
memiliki syarat kesehatan bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas
IIA Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis
yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data premier atau data yang
diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala Seleksi Bimbingan
Narapidan, Anak Didik Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA kota, Kepala Bidang
Pelayanan Tahanan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, DPRD Komisi III
Kota Pekanbaru serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota
Pekanbaru. Impelementasi penyediaan makanan dan minuman sesuai syarat
Kesehatan bagi narpidana yaitu belum dapat di implementasikan secara baik dan
efesien, faktor yang menghambat yaitu over kapasitas yang sedang terjadi di
Lembaga Pemasyarakatan yang isinya tidak sesuai kapasitas,kurangnya petugas
yang memiliki keahlian khusus untuk menangani narapidana dan dana yang
terbatas, upaya mengatasi melakukan peninjauan dan pengamatan langsung
terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, dan monitoring dan
evaluasi. Saran dari kesimpulan diatas seharusnya pemerintah menyediakan
makanan dan minuman yang layak bagi narapidana dengan memenuhi standar gizi
yang baik, seharusnya pemerintah dapat memberikan biaya sesuai dengan 1 porsi
makanan, dan seharusnya pemerintah menyediakan ahli gizi agar makanan dan
minuman dapat terpenuhi sesuai syarat Kesehatan.