Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan
sebuah organisasi sosial desa dan merupakan mitra Kepala Desa dalam
merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan sebagai lembaga yang
mengakomodir kebutuhan pembangunan dan diharapkan mampu dalam menyusun
dan merencanakan pembangunan desa, namun kenyataan yang ada rencana dan
program pembangunan desa melalui proses musrembang-desa masih banyak yang
tidak tepat sasaran. Begitu juga anggaran pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota
maupun dari sumber kekayaan desa (APBDes) belum efektif terekelola oleh
pemerintah di Desa Kuapan.
Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam memperkuat
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kuapan Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar dan apa hambatan terhadap Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam memperkuat pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang
menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat
penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta
menganalisanya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah-masalah
yang dihadapi.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa di
Desa Kuapan telah dilasanakan sengan baik oleh Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) yaitu dengan memfasilitasi segala usulan masyarakat dan
menetapkan prioritas pembangunan dan pemberdayaan yang dinginkan. Namun
peran dan tugas LPM dalam meningkatkan kapsitas masyarakat melalui kegiatan
pendampingan ataupun penyuluhan belum dapat dilakukan dengan baik
dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketersediaan anggaran
pembangunan yang belum memadai, sehingga perencanaan desa dan penetapan
prioritas pembangunan dan pemberdayaan tidak tepat sasaran.