Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci

penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap
merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Tapi dalam
kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin
meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar
bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan
Kepolisian Republik Indonesia terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, 2)
bagaimana hambatan yang dihadapi mengenai peranan Kepolisian Republik
Indonesia terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, 3) bagaimana upaya
mengatasi hambatan mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia terhadap
penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Wilayah
Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan peranan Kepolisian Republik Indonesia terhadap penegakan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Wilayah Kecamatan
Pangkalan Kerinci dan untuk mendeskripsikan hambatan serta upaya yang
dilakukan mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia terhadap penegakan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Wilayah Kecamatan
Pangkalan Kerinci. Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum sosiologis.
Dimana penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kecamatan Pangkalan Kerinci.
Selanjutnya Dimana data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis
kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi yaitu yakni dengan adanya jaminan sosial
dan jaminan kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran namun yang
terjadi dilapangan adalah terdapat dampak risiko kecelakaan kerja pada petugas
pemadam kebakaran tersebut, diketahui bahwa jabatan anggota regu memiliki
tingkat risiko tertinggi disusul jabatan komandan regu, supir pemadam, dan staf
operasional. Saran yakni aparat penegak hukum dalam hal menjatuhkan hukuman
bagi pengguna penyalahgunaan narkotika hendakya dapat memberikan hukuman
yang dapat menimbulkan kemanfaatan bagi penegakan hukum sehingga pelaku
tidak mengulangi lagi perbuatannya.