Praktik Poligami Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan
dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi
sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi
terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Saat ini di Indonesia banyak
terjadi kasus poligami yang tidak dijalankan sesuai prosedur dan bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku, karena pihak poligami tidak menjalankan sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu tanpa izin dari istri pertama
sehingga melakukan pernikahan secara diam-diam (dibawah tangan), yang dimana
pernikahan tersebut adalah cacat hukum sehingga para pihak tidak akan
mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh hukum dan perkawinan akan
batal Demi Hukum. Dari latar belakang diatas maka timbulah suatu permasalahan,
sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan Bagaimana pelaksanaan
praktik poligami di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan? Bagaimana faktor hambatan dalam pelaksanaan praktik
poligami di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan dalam pelaksanaan praktik poligami di Kota Pekanbaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Metode penlitian
adalah Jenis Penelitian Hukum Sosiologis dengan melakukan penelitian secara
langsung kelapangan.